Eksploitasi Atas Nama Pembangunan


Pada 19 maret 2013, salah seorang warga mengirimkan pengaduannya ke page facebook Wahana Lingkunga Hidup Jawa Timur (WALHI Jatim). Ia menulis tentang kerusakan lingkungan di daerahnya. Kerusakan lingkungan tersebut terjadi karena aktifitas pertambangan batu dan pasir. Ia adalah Mbah Jembrak, warga Kecamatan Paserpan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Berikut ini adalah pengaduannya yang dikirim melalui halaman facebook WALHI JATIM.

“Daerah Pasrepan kabupaten Pasuruan makin marak pertambangan batu dan pasir. Namun yang lebih dominan adalah pertambangan batu. Alat-alat berat datang  untuk merusak kelestarian alam sekitar. Bahkan mereka menutup aliran sungai untuk jalan pengangkutan material. Kini tanah di daerah kami tidak produktif. Lahan pertanian berubah menjadi jalan. Air tidak bisa mengalir karena sungai berubah menjadi jalan. Kami yang berada di bawah bukit bersiap saja jika suatu saat banjir bandang mengusir kami.”

Aktifitas pegerukan pasir dan batu ini merusak jalur jalan raya utama. Selain itu rumah warga juga bergetar setiap truk-truk besar melewati permukiman mereka. Suara bising dan udara yang penuh debu sudah dirasakan oleh warga selama bertahun-tahun ini.

Lumpur Lapindo

Ketinggian Lumpur Lapindo yang terus bertambah

Selain di Pasuruan, di Sidoarjo dan surabaya juga terjadi eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan. Di Sidoarjo, tentu kita tahu yang namanya Lumpur Lapindo. Hingga tujuh tahun berlalu semburan lumpur bercampur gas itu tidak juga berhenti. Tiga kecamatan telah tenggelam diantaaranya Kecamatan  Tanggulangin, Porong dan Jabon. Jumlah korban tidak bisa diketahui secara pasti karena dari pihak BPLS dan Lapindo tidak pernah memberikan keterangan mengenai jumlah korban. Dampak dari Lumpur Lapindo ini bukan hanya hilangnya harta benda korban tetapi juga hilangnya mata pencaharian, hubungan sosial yang buruk karena jauh dari keluarga dan terjadinya pertengkaran antar keluarga karena pembagian uang ganti rugi, konidisi psikis korban yang berubah,  kualitas kesehatan yang menurun karena menghirup udara yang tercemar dan menggunakan air yanng tercemar serta budaya yang hilang.

Sampai saat ini pihak Lapindo tidak merasa bersalah. Rasa tidak bersalah pihak Lapindo diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung untuk Perkara Perdata Nomor 2710 K/PDT/2008 tertanggal 3 April 2009 menyebutkan bahwa semburan lumpur Lapindo adalah bencana nasional. Secara tidak langsung menyatakan bahwa  PT Lapindo Brantas tidak bersalah. Pada tahun 2007 pemerintah membayar ganti rugi aset korban Lumpur Lapindo menggunakan APBN. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa uang negara sah digunakan untuk membayar ganti rugi. Putusan ini makin terasa tidak adil karena uang dari para pembayar pajak digunakan untuk menebus kesalahan yang sebetulnya bukan tanggung jawab negara.

Serupa tapi tak sama. Itulah yang terjadi di Surabaya. Serupa karena masih dalam eksploitasi sumber daya alam dan tak sama karena perbedaan dari sumber daya alam yang dieksploitasi. Di Surabaya terdapat pertambangan pasir atau pengerukan pasir seluas sekitar 540 hektare di lepas pantai di sekitar Jembatan Tol Suramadu itu dilakukan PT Gora Gahana untuk mereklamasi Teluk Lamong. Akibat dari aktifitas ini adalah abrasi laut serta menghilangnya ikan dan kerang.

Penyedotan pasir telah memperdalam dasar perairan Surabaya. Jika sebelumnya kedalaman 4-5 meter, kini 15 meter. Akibatnya, nelayan tidak bisa lagi memasang perangkap ikan. Menurut Hasyim, awalnya jumlah nelayan pemasang perangkap ada 120 orang. Kini tinggal 20 orang. Sisanya, beralih menjadi nelayan penarik jaring.

Aksi Nelayan Nambangan

Nelayan menolak pengerukan pasir yang terus berlangsung.
Sumber : mongabay.com

Abrasi yang makin parah terjadi di permukiman nelayan di Nambangan, Surabaya. Dalam 10 tahun terakhir, garis pantai mundur setidaknya 3 meter. Aktivitas penambangan pasir dilakukan di perairan Surabaya sejak tahun 1978. Perusahaan operatornya berganti-ganti. Kini perusahaan yang melakukan aktifitas pengerukan pasir ini adalah PT Gora Gahana. Warga yang menolak kegiatan ini terancam masuk penjara dengan tuduhan menghalangi pembangunan.

Diatas adalah beberapa contoh eksploitasi sumber daya alam yang mengatasnamakan pembangunan. Masih  banyak wilayah indonesia yang potensial untuk dijadikan area tambang karena memilki kadungan sumber daya alam yang melimpah. Namun melihat sejarah pertambang di dunia, rakyat selalu menjadi korban atas nama pembangunan. Seharusnya ini menjadi pertimbangan dan memperketat izin penambangan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: