Nilai Akademik Syarat Untuk Menjadi Pemimpin Dalam Sebuah Organisasi?


Oleh : Daris Ilma

“Mari kita sukseskan Pemilu Raya (Pemira) 2012”. Kalimat itulah yang tertera pada spanduk yang terpasang di lobi Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Airlangga. Pemira, yang dimulai tanggal 4 Desember 2012. Kegiatan ini dibagi berlangsung menjadi dua hari. Untuk Hari pertama: ialah pemilihan ketua Badan Legislatif Mahasiswa (BLM), ketua Himpunan Mahasiswa Biologi (Himbio) dan ketua Himpunan Mahasiswa Matematika (Himatika), sedangkan hari kedua: pemilihan ketua Himpunan Mahasiswa Fisika (Himafi), ketua Himpunan Mahasiswa Kimia (Himaki) dan ketua Kelompok Study Strategi Analisis Peka Lingkungan: Sejarah (KSSAPL). Sedangkan untuk Badan Semi otonom (BSO) seperti Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Format dan Jamaah Intelektual Mahasiswa Muslim (JIMM), telah melaksanakan pemira beberapa minggu yang lalu.

Namun, dibalik riuhnya Pemira yang berlangsung ternyata ada beberapa permasalahan yang muncul. Satu diantaranya adalah keluarnya Surat Keputusan (SK) FST mengenai syarat akademis bagi calon ketua Organisasi Mahasiswa (Ormawa). Menanggapi hal ini, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mengadakan pertemuan dengan pihak dekanat untuk mencari jalan tengah. Mereka menganggap SK yang dikeluarkan oleh dekanat tersebut mendadak. Sebelum pertemuan dengan dekanat ini, BEM telah mengadakan pertemuan dengan perwakilan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) untuk membahasnya.

Saat itu pula ketika Pemira berlangsung, ketua BEM beserta ketua dan calon ketua ormawa mengadakan pertemuan dengan pihak fakultas di ruang sidang FST. Dari Pihak fakultas diwakili oleh Dr. Nanik Siti Aminah, M.Si, Wakil Dekan 1 dan Dr. Eridani, Msi. selaku Dosen Pembina.

Dalam pertemuan tersebut, Bu Nanik menjelaskan latar belakang dari keluarnya SK: pertama, Calon ketua ormawa yang melupakan Indeks Prestasi Komulatif (IPK); kedua, ketua ormawa adalah pemimpin dalam organisasinya maka ia harus menjadi contoh dengan cara IPK diatas rata-rata anggotanya; ketiga, SK ini bertujuan agar tidak memberatkan calon ketua ormawa yang IPK nya rendah dengan kata lain tidak menambah beban kuliahnya, dan yang terakhir, di fakultas lain telah ada SK seperti ini bahkan mereka mewajibkan IPK diatas 3.00.

Selain itu Ia Bu Nanik juga mengatakan bahwa IP untuk calon ketua ormawa harus diatas 2,75 dan SK ini sudah tidak bisa dirubah. Namun demikian Dari masalah ini pihak fakultas telah menyiapkan beberapa solusi atas SK yang dikeluarkan tersebut agar mahasiswa tetap bisa menyalurkan minat keorganisasian di kampus. Fakultas tetap membolehkan diantaranya: mahasiswa dengan IPK dibawah 2.75 diperbolehkan untuk memimpin ormawa organisasinya tetapi hanya sebagai Penanggung Jawab (PJ), bukan sebagai ketua. Tapi ternyata dengan posisi ini, PJ tidak akan mendapatkan pengakuan secara sah dari pihak fakultas, dan otoritas PJ tidak sama seperti ketua definitif.

Pihak fakultas melandaskan keputusan mengenai syarat IPK tersebut diambil dari data mahasiswa FST angkatan 2009 dan 2010. Dari data tersebut diketahui bahwa hanya 10 % mahasiswa yang memiliki IPK dibawah 2,75.
Itu adalah kondisi dari data nilai yang diperoleh. Sayangnya pihak Fakultas kurang peka melihat kenyataan kekinian. Apakah semua mahasiswa FST mau mengikuti organisasi? FST krisis kepemimpinan. Tidak ada latar belakang terkait jumlah mahasiswa di FST Itulah yang harus kita ketahui bersama. Tidak semua mahasiswa FST mengikuti ormawa yang ada. Kenyataan bahwa tidak semua mahasiswa yang memiliki IPK diatas 2.75 bahkan 3.00 mau mengikuti organisasi tidak menjadi pijakan. Padahal, Dapat dilihat dari jumlah anggota di tiap ormawa yang tidak lebih dari 20 orang saat ini. Itu belum dihitung jumlah yang aktif. Kalau yang aktif? bisa jadi hanya bisa dihitung dengan jari.

“Seorang pemimpin tidak bisa dilihat dari IPKnya yang bagus. Pemimpin dalam suatu organisasi harus mengetahui seluk beluk organisasinya. Bagaimana jika mereka yang IPKnya bagus itu kita paksakan untuk menjadi pemimpin, padahal mereka tidak mengetahui apapun tentang organisasinya?”, kata Achmad Farikhin, Ketua Himpunan Mahasiswa Kimia (Himaki).

Pertanyaan tersebut dijawab dengan SK yang telah ditettapkan. Terkait dengan solusi tengah yang ditawarkan dengan status PJ untuk mahasiswa yang IPKnya kurang dari yang dipersyaratkan juga menjadi masalah baru bagi Ormawa. “Keberadaan PJ menyalahi ADRT semua ormawa. Karena selama ini kita tidak pernah mengenal istilah PJ”, ucap Arga, ketua KSSAPL.

Pihak Fakultas merencanakan setelah pertemuan ini mereka akan mengadakan pertemuan teknis dengan masing-masing pembina departemen. Pertemuan itu akan diadakan ketika Pemira telah selesai dan didapatkan nama-nama ketua baru.

“Silahkan sampaikan aspirasi anda pada ketua departeman masing-masing. Khusus untuk BEM dan BLM langsung ke bagian akademik. Aspirasi tersebut akan dibahas pada rapat teknis”, ucap Pak Eri Dani selaku pembina di penghujung pertemuan ketika diskusi hampir selesai.

“Kami masih berharap bahwa SK bukan harga mati”, ungkap Moch. Arif Rahman Namun dengan tegas Bu Nanik menjawab,“Saya berharap anda mendapatkan ketua yang sesuai dengan kriteria fakultas.”

Farikhin masih mengharapkan toleransi terkait pemberlakuan ini. Ia berharap setidaknya untuk tahun ini syarat dalam SK ditiadakan. “Kita sebagai mahasiswa mau tidak mau harus mau. Kalau dari pertemuan tadi kan diharapkan suapaya adanya toleransi. Tapi ternyata saat pertemuan tadipun tidak ada toleransi. Goalnya pertemuan tadi kan kalau bisa SK nya diganti atau direvisi. Aku rasa solusi yang diberikan oleh pihak fakultas bahwa SK adalah harga mati.” Jelas Farikhin ketika keluar dari ruangan.

Ia juga menambahkan, “Jika PJ tidak diakui oleh pihak fakultas, maka dia akan terseok-seok dihadapan birokrat meskipun dia punya suara dikalangan temannya. Kalau dari aku sendiri nggak usah ada SK karena memang itu adalah usaha perlahan-lahan mulai membatasi ruang gerak kita. Mari kita hidupkan kembali atmosfir kekritisan mahasiswa”.

Sekali lagi bahwa mereka yang mempunyai IPK diatas 2.75 rata-rata adalah mahasiswa yang study oriented. Sedangkan sisanya adalah mereka yang mempunyai soft skill di dunia organisasi. Beberapa mahasiswa yang saya temui juga kurang sepakat mengenai SK ini.

“Kalian (ketua ormawa baru)tidak jalan sendiri karena kami akan membantu kalian hingga akhir kepengurusan,” ucap Arif.

Terlepas dari itu, semua Arif menyarankan pada calon ketua ormawa agar mempunyai pengalaman dan bisa bersikap bijaksana. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan untuk calon ketua ialah Analisis Kondisi Lingkungan (AKL) agar program kerja yang dilaksanakan bukanlah sebuah program kerja yang turun temurun.

Di kalangan mahasiswa, SK ini tentu menjadi permasalahan baru dalam penyaluran minat berorganisasi. Membagi konsentrasi studi dengan tambahan belajar berorganisasi merupakan tantangan yang harus dipecahkan.
Kegiatan organisasi mahasiswa tentunya terkait dengan pengembangan studi di luar penilaian akademis, namun tentunya bisa mendukung kegiatan studi.

Melihat kenyataan itu, seharusnya pihak Fakultas memberikan apresiasi bagi mahasiswa yang mau berorganisasi, dan mendorong seluruh mahasiswa untuk berorganisasi di kampus. Kenyataan lahirnya SK ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang berorganisasi justru menjadi beban Fakultas dengan landasan nilai IPK mahasiswa bersangkutan. Akankah FST mengalami krisis kepemimpinan?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: